Indonesia adalah negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia, namun data terbaru BPS 2024 menunjukkan kualitas lingkungannya mengalami penurunan signifikan. KLHK mencatat bahwa pada 2023, indeks kualitas lingkungan hidup nasional berada di angka 66,5 dari skala 100, turun dibanding tahun sebelumnya. Kerusakan hutan, polusi udara, krisis sampah plastik, dan kebakaran hutan tahunan berdampak besar terhadap kesehatan, ekosistem, dan perekonomian. Artikel ini membahas ancaman utama tersebut serta langkah penanganan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan rujukan pada kebijakan lingkungan yang dapat diakses di https://dlhindonesia.id/.
Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan
Deforestasi menjadi penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Antara 2001–2016, perkebunan sawit menyumbang 23% deforestasi nasional. Data KLHK 2022 menunjukkan deforestasi primer menurun menjadi 230 ribu hektare, namun proyek food estate dan bioethanol di Papua dan Kalimantan mengancam 4,3 juta hektare lahan, berpotensi melepaskan 315 juta ton CO₂. Produksi biomassa energi telah menghilangkan 9.740 hektare hutan sejak 2020, dan izin konversi mencapai 1,4 juta hektare tambahan.
Solusi: Penegakan hukum terhadap alih fungsi ilegal, moratorium izin baru di kawasan sensitif, serta rehabilitasi minimal 4 juta hektare lahan terdegradasi dengan spesies asli.
Polusi Udara dan Kebakaran Hutan
Paparan polusi udara di Indonesia mencapai 3,8 kali batas aman WHO, berkontribusi pada 10% kematian pada 2021. Di Jakarta, konsentrasi rata-rata PM2.5 pada 2023 tercatat 39 µg/m³, lebih dari dua kali lipat standar nasional. Kebakaran gambut di Sumatra dan Kalimantan memperburuk kualitas udara dan menyebabkan ribuan kasus ISPA setiap tahun. Meski dilarang, pembakaran lahan masih dilakukan, sementara implementasi perjanjian ASEAN soal kabut asap dinilai belum optimal.
Solusi: Penguatan pengawasan lapangan, sanksi hukum tegas, restorasi 1,6 juta hektare lahan gambut oleh BRGM, dan penyuluhan metode pertanian tanpa bakar.
Polusi Air dan Sampah Plastik
Laporan Kementerian PUPR 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 52% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar berat. Produksi sampah tahunan mencapai 65,8 juta ton, dengan 6,8 juta ton berupa plastik. Hanya 39% sampah perkotaan yang terkelola, dan 40% rumah tangga tidak memiliki akses pengumpulan sampah. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi penyumbang plastik laut terbesar kedua di dunia.
Solusi: Pengurangan 70% sampah plastik laut pada 2025 melalui JAKSTRANAS dan NPAP, penerapan EPR oleh industri, perluasan jaringan bank sampah, dan pembangunan fasilitas daur ulang modern. Informasi lengkap dapat diakses di https://dlhindonesia.id/.
Perubahan Iklim dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan kebakaran gambut memperburuk risiko cuaca ekstrem, mempengaruhi sektor pertanian dan pesisir. Habitat satwa dilindungi seperti orangutan, badak, dan harimau menyusut akibat konversi hutan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara berpotensi meningkatkan deforestasi di Kalimantan Timur jika tidak disertai perlindungan kawasan lindung.
Solusi: Perencanaan kota hijau yang mempertahankan 65% kawasan hutan, pemulihan koridor satwa liar, dan transisi energi bersih berbasis limbah organik, bukan pembukaan lahan baru.
Peran Semua Pihak
- Pemerintah: Memperbarui regulasi lingkungan, membangun infrastruktur pengelolaan sampah modern, dan memfasilitasi dialog multipihak.
- Perusahaan: Menerapkan prinsip ESG, mengurangi jejak karbon, dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.
- Masyarakat: Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, aktif dalam bank sampah, dan terlibat dalam program penanaman pohon.
Kesimpulan
Ancaman lingkungan hidup di Indonesia nyata dan mendesak, tetapi dapat diatasi melalui kolaborasi semua pihak. Penegakan hukum, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. Setiap langkah, mulai dari kebijakan nasional hingga aksi kecil individu, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
